Pemerintah Provinsi Banten menggandeng Gyokai Indonesia Kompeten menyiapkan skema pemantapan kompetensi dan pemagangan industri bagi lulusan SMK guna meningkatkan serapan tenaga kerja lokal. Gubernur Banten Andra Soni menyatakan kesiapan tenaga kerja lokal mutlak diperlukan untuk menjawab kebutuhan industri di wilayahnya. Skema ini diintegrasikan dengan Program Sekolah Gratis yang difokuskan menunjang kapasitas siswa SMK.
SERANG — Gubernur Banten Andra Soni menyebut kolaborasi dengan Gyokai Indonesia Kompeten sebagai langkah konkret menyiapkan lulusan SMK agar siap diserap industri. Kesiapan tenaga kerja lokal dinilainya mutlak diperlukan untuk menjawab kebutuhan sektor industri yang terus berkembang.
Skema pemagangan ini dirancang bukan sekadar pelatihan teori, melainkan penempatan kerja nyata. Lulusan SMK yang mengikuti program akan mendapat pengalaman praktis sebelum memasuki tahapan profesional.
Integrasi dengan Program Sekolah Gratis
Andra menegaskan bahwa skema pemantapan kompetensi ini terhubung langsung dengan Program Sekolah Gratis yang difokuskan untuk menunjang kapasitas siswa SMK. Menurutnya, program tersebut membantu memenuhi standar sertifikasi dan pelatihan bahasa asing yang kerap menjadi syarat utama dari pihak industri.
"Program Sekolah Gratis ini sangat membantu dalam pemenuhan standar sertifikasi serta pelatihan bahasa asing yang kerap menjadi syarat utama dari pihak industri. Kami terus mendorong agar kapasitas anak didik SMK kita meningkat," kata Andra.
Sertifikasi dan Bahasa Asing Jadi Kunci Masuk Industri
CEO Gyokai Indonesia Kompeten Teguh Imam Pambudi menjelaskan bahwa sinergi ini berfokus pada penempatan kerja nyata melalui program pemagangan. Tujuannya agar lulusan baru SMK memiliki bekal pengalaman praktis sebelum memasuki tahapan profesional.
"Melalui program magang inilah, para lulusan SMK akan mendapatkan pengalaman riil yang sangat dibutuhkan oleh industri. Mereka tidak hanya belajar teori, tetapi langsung mempraktikkannya di lapangan," kata Teguh.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Polda Banten serta sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Koordinasi dengan Disdikbud dan Disnakertrans Banten
Ke depan, program pemagangan industri ini akan dikoordinasikan secara intensif dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Koordinasi tersebut bertujuan agar ekosistem pendidikan dan penempatan kerja dapat berjalan selaras.
Dengan skema ini, Pemprov Banten berharap serapan tenaga kerja lokal meningkat dan lulusan SMK tidak lagi hanya mengandalkan ijazah, tetapi juga sertifikasi dan pengalaman magang yang relevan dengan kebutuhan industri.
