BANTEN — Kepastian tersebut mengemuka setelah pertemuan antara pucuk pimpinan negara dan Menteri Perindustrian pada pagi hari. Dalam transkrip pernyataan yang beredar, pemerintah menyebut proposal insentif kendaraan elektrifikasi ini menarik karena berdampak ganda: mendorong belanja masyarakat dan memperkuat ketahanan anggaran negara melalui pengurangan konsumsi BBM.
"Karena selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar. Jadi ke depan, kalau itu dipercepat, akan lebih memperkuat daya tahan anggaran dan ekonomi kita," demikian bunyi pernyataan dalam transkrip yang dikutip.
Kuota awal yang disiapkan untuk mobil listrik sebanyak 100.000 unit. Angka tersebut bersifat dinamis dan bisa bertambah jika permintaan pasar melampaui ekspektasi.
"100.000 mobil listrik pertama. Kalau habis kita kasih lagi. Kalau habis kita kasih lagi," ujarnya disambung tawa, memberi isyarat bahwa pemerintah membuka ruang ekspansi apabila animo masyarakat melonjak tinggi.
Untuk sepeda motor listrik, pemerintah menyiapkan jatah yang sama besar, yaitu 100.000 unit. Nominal subsidi yang dianggarkan mencapai Rp 7 juta per unit. "Motor juga sama, 100.000 pertama. Kira-kira kita kasih berapa subsidinya? Rp7 juta," lanjutnya.
Program ini ditargetkan mulai berjalan pada awal Juni. Momentum tersebut dipilih untuk menjaga ritme pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga dan keempat tahun ini.
Detail teknis pelaksanaan, termasuk mekanisme penyaluran dan persyaratan penerima, akan diumumkan langsung oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hingga berita ini diturunkan, kedua pejabat tersebut belum merilis pernyataan resmi mengenai skema teknis di lapangan.
Kebijakan ini melanjutkan tren insentif kendaraan listrik yang sebelumnya pernah berjalan, seperti program bantuan pemerintah untuk motor listrik konversi maupun pembelian baru. Bedanya, kali ini cakupan diperluas hingga segmen mobil penumpang dengan kuota yang jauh lebih besar.
Bagi konsumen yang tengah menunggu momen membeli kendaraan listrik, program ini bisa menjadi pertimbangan sebelum memutuskan transaksi. Namun, mengingat detail skema belum diumumkan, sebaiknya pantau terus informasi resmi dari Kementerian Perindustrian dan Kemenko Perekonomian agar tidak tertinggal kuota.